Disperindagkop-UKM Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Bangka Tengah

By AR 09 Apr 2018, 21:46:13 WIB Daerah
Disperindagkop-UKM Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Bangka Tengah

Koba – Disperindagkop-UKM Bangka Tengah melaksanakan kegiatan Sosialiasi Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Pelatihan Audit Halal Internal (AHI) kepada 20 orang peserta pelaku industri usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bangka Tengah, senin (09/04/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi halal bertujuan agar dapat memberikan pemahaman dan informasi tentang pentingnya kehalalan suatu produk.

Disamping itu pula, melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha dapat memperoleh kepastian jaminan kehalalan produk yang dihasilkan serta pemahaman kepada calon auditor internal para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Drs. Dedy Nuryadinata, M.Si selaku Sekretaris Disperindagkop-UKM Bangka Tengah dalam sambutannya mengatakan para pelaku usaha yang mengikuti kegiatan ini hanya tinggal selangkah memiliki sertifikasi halal.

Selain itu, Dedy Nuryadinata  berpesan agar para pelaku usaha diharapkan menjaga kehalalan dagangan hasil produk yang dihasilkan karena pertanggungjawaban sertifikasi halal bukan saja bertujuan melindungi konsumen tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen.

Kegiatan yang menghadirkan narasumber Direktur LPPOM MUI Babel Nardi Pratomo, SE mengatakan pelatihan AHI diikuti Auditor Halal Internal perusahaan. Tujuannya meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan komitmen terhadap kehalalan produk melalui penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Nardi juga mengatakan bahwa SJH merupakan syarat wajib perusahaan dalam mengawal kehalalan produknya, pada dasarnya merupakan kumpulan prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh perusahaan atau pelaku usaha.

Sementara narasumber lainnya, Muhammad Ihsan, M.Si mengatakan dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal ini akan menjadi mudah, manakala pelaku usaha dapat memahami 11 kriteria (Prosedur) yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam SJH.

11 kriteria tersebut menurut ihsan antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

Disampaikannya, setelah mengikuti pelatihan ini, auditor internal perusahaan bisa terus berkoordinasi dengan LPPOM MUI, terkait bilamana ada penambahan produk baru ataupun penggunaan bahan baru para pelaku usaha wajib melaporkannya.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video